Melalui peraturan Menteri Perhubungan No 121 tahun 2015, Kementerian Perhubungan telah menetapkan (5) lima pelabuhan di Indonesia untuk beroperasi sebagai pelabuhan transit untuk melakukan turnaround bagi kapal pesiar berbendera asing.

Kelima pelabuhan tersebut adalah:

1. Pelabuhan Belawan, Medan,
2. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta,
3. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya,
4. Pelabuhan Soekarno – Hatta, Makassar
5. Pelabuhan Benoa, Bali

Peraturan ini memungkinkan kapal penumpang berbendera asing untuk membawa pengunjung untuk perjalanan di dalam negeri, berhenti di pelabuhan-pelabuhan domestik utama, sebagai bagian dari upaya peningkatan pariwisata. Peraturan tersebut mengharuskan kapal pesiar asing untuk berhenti di pelabuhan domestik sebagai bagian dari perjalanan panjangnya, yang dimulai dan berakhir di luar perairan teritori Indonesia. Disamping itu juga, kapal-kapal yang mengangkut penumpang di pelabuhan-pelabuhan utama tersebut akan diberi prioritas berlabuh di dermaga.

Adapun yang dimaksud dengan port turnaround adalah pelabuhan dimana kapal pesiar pertama kali menaikkan penumpang dan memulai perjalanan, serta menurunkan penumpang setelah perjalanan selesai. Pelaksanaan turnaround kapal pesiar mulai dari awal hingga akhir perjalanan, termasuk menurunkan semua penumpang dari pelayaran sebelumnya dan menaikkan penumpang baru, hingga melakukan pergantian awak kapal. Pengangkutan penumpang atau awak kapal yang baru ini termasuk transportasi mereka dari berbagai lokasi ke pelabuhan, seperti bandara atau layanan meet and greet. Hal ini juga mencakup transportasi untuk pengangkutan bahan persediaan kapal, seperti air bersih hingga bahan bakar dan perlengkapan lain yang dibutuhkan selama berlayar.

Sebelum diberlakukannya peraturan baru ini, wisatawan yang bepergian dengan kapal pesiar ke Indonesia hanya bisa memulai dan mengakhiri perjalanan mereka dari Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong atau Australia. Kini, dengan diberlakukannya peraturan ini, operator kapal pesiar bisa menaikkan dan menurunkan wisatawan asing dan lokal untuk melakukan perjalanan di dalam dan di luar wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 1914 / KM.4 / 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2018 tentang Penetapan Pelabuhan Masuk dan Keluar Tempat Pelayanan Kepabeanan Atas Impor Sementara Kapal Wisata Asing, Pemerintah telah menetapkan 93 pelabuhan masuk dan keluar*) yang dapat memberikan pelayanan kepabeanan atas impor sementara bagi kapal pesiar asing.

Dengan peraturan ini, kapal pesiar asing dapat masuk dan keluar melalui salah satu dari 93 pelabuhan tersebut, dengan tetap tunduk pada persyaratan kepabeanan dan imigrasi yang berlaku.

Paspor
Masa berlaku paspor minimal 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal masuk.

Visa

1. Bebas Visa Kunjungan (berlaku hingga 30 hari)
Warganegara dari 169 negara* )ini berhak mendapatkan bebas visa kunjungan untuk masa tinggal hingga hingga 30 hari, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tidak dapat diperpanjang, anda harus segera keluar Indonesia setelah 30 hari.
2. tidak berlaku bagi jurnalis/media untuk melakukan liputan di Indonesia.
3. tidak diizinan untuk bekerja atau belajar

2. Visa untuk kunjungan hingga 2 bulan
Untuk rencana masa tinggal selama 2 bulan, terdapat 2 cara untuk mendapatkan visa tersebut, yaitu dengan cara:

1. mengajukan visa ke kedutaan/konsulat Indonesia terdekat di negara asal sebelum menuju ke Indonesia.
2. meminta Visa Saat Kedatangan/VOA yang berlaku untuk 30 hari dengan biaya US $35. Jenis visa ini dapat diperpanjang untuk 30 hari berikutnya. Setelah 2 bulan masa tinggal habis, wisatawan harus meninggalkan Indonesia.

3. Visa Kunjungan untuk masa tinggal 2 hingga 8 bulan
Untuk rencana masa tinggal di Indonesia selama 2 hingga 8 bulan, wisatawan asing harus terlebih dahulu mendapatkan visa kunjungan yang berlaku selama 2 bulan dari kedutaan/konsulat Indonesia di negara asal. Kemudian, visa tersebut dapat diperpanjang lagi hingga 6 (enam) kali dengan masa berlaku masing-masing 1 bulan setiap kali perpanjangan. Dengan demikian, masa tinggal total dapat mencapai 8 bulan.
Ada dua tipe Visa Sosial 211:

• Visa 211/30 yang biasanya diterbitkan untuk keperluan konvensi atau pertemuan yang biasanya berlangsung singkat.
• Visa 211/60 yang diterbitkn untuk kepentingan sosial/ budaya. Visa ini berlaku 60 hari dari tanggal kedatangan dan bisa diperpanjang setiap bulan maksimal 6 kali perpanjangan.

4. Perpanjangan Visa
Perpanjangan visa tidak perlu dilakukan di pelabuhan saat pertama kali memasuki wilayah Indonesia. Perpanjangan dapat dilakukan di berbagai kantor imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Daftar seluruh kantor imigrasi untuk melakukan perpanjangan visa dapat anda lihat di www.indonesiapassport.com/immigration_office.htm

5. Visa untuk Awak Kapal
Visa Kunjungan Singkat indeks: 111 adalah visa/izin masuk bagi awak kapal asing untuk bekerja selama jangka waktu tertentu di perairan Indonesia. Pemegang Visa Kunjungan Singkat indeks 111 dapat mengajukan ke DAHSUSKIM langsung pada saat kedatangan di Indonesia tanpa perlu mengubah indeks.
Pada saat kedatangan, pemegang visa kunjungan indeks 111, akan dijemput oleh staf yang membawa surat Dirjen Imigrasi ke kapal dan mengesahkannya di kantor imigrasi terdekat dengan pelabuhan.
Pada saat keberangkatan, mereka juga akan diantar oleh staf yang membawa surat kantor imigrasi untuk ditandatangani di kantor imigrasi bandara. Proses pengantaran tersebut disebut pengawalan untuk menerapkan WASKAT (Pengawasan Ketat).
Pemohon visa harus memiliki mitra di Indonesia yaitu perusahaan yang memiliki izin usaha lengkap di industri bisnis pelayaran seperti SIUPAL, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Perusahaan rekanan tersebut selanjutnya akan berperan sebagai sponsor dan harus menyediakan semua dokumen yang diperlukan untuk proses permohonan visa.

6. Visa Jurnalis/ Media
Visa Jurnalis adalah visa yang dikeluarkan untuk warga negara asing yang bermaksud mengunjungi Indonesia untuk kegiatan jurnalisme, peliputan media, atau kegiatan pembuatan film/video komersial maupun non-komersial. Visa ini harus diperoleh sebelum kedatangan di Indonesia dengan cara mengajukan permohonan ke kedutaan/konsulat Indonesia di negera asal mereka.